Rakor tersebut membahas kebijakan pengelolaan pelabuhan Tanasa, penggunaan jalan dalam kawasan hutan serta permohonan pelepasan kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh, Asisten l, Asisten II, dan Asisten lll kabupaten pasangkayu, kepala kantor pertanahan kabupaten pasangkayu, kepala dinas Perhubungan, kepala dinas PTSP, Dinas PUPR, Kabag tata pemerintahan, kepala UPTD KPH Sarudu, Kepala UPTD KPH lariang serta Kepala UPTD KPH Pasangkayu.

Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, menyampaikan di kabupaten pasangkayu kita menyadari bahwa masih terdapat dinamika dan permasalahan terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan yang secara administratif berada dalam kawasan hutan namun secara faktual telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemukiman, pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

"Kondisi ini tentu memerlukan penanganan yang komprehensif, hati-hati dan berbasis data agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun permasalahan hukum di kemudian hari. 

"Oleh karena itu, keberadaan anggota DPR RI komisi Vl, Ir. Agus Ambo Djiwa, menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor, lintas kewenangan dan lintas pemerintahan. Dalam rangka menyatukan persepsi, langkah dan kebijakan terkait proses pelepasan kawasan hutan dan penataan akses bagi masyarakat. 

"Kami juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif, terbuka dan solutif. 

"Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota DPR RI komisi VI, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penataan agraria di Kabupaten Pasangkayu. 

"Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai.