• 1 Month, 2 Weeks, 2 Days, 2 Hours, 14 Minutes ago
• BY: eInfo

sosialisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)

Kamis, 05 Maret 2026.

Ruang Pola Kantor Bupati Pasangkayu.

Mewakili Setda Pasangkayu, Asisten l, kabupaten pasangkayu, Dr. Badaruddin, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka sosialisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua dan anggota tim monev LPPD provinsi Sulawesi Barat, Asisten II dan Asisten lll kabupaten Pasangkayu, para kepala perangkat daerah, para Sekdis serta seluruh peserta sosialisasi penyusunan LPPD.

Asisten I, kabupaten pasangkayu, Dr. Badaruddin, S.Pd.,M.Si menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan LPPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD bukan sekedar laporan administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara objektif melalui indikator kinerja kunci (IKK).

Tahun ini terdapat perubahan IKK yang cukup signifikan, perubahan ini tentu membawa konsekuensi pada mekanisme pengumpulan data, penyelarasan indikator, serta validitas dan akurasi pelaporan oleh masing-masing perangkat daerah. Jika sebelumnya kita sudah terbiasa dengan format dan indikator lama, maka saat ini kita dituntut untuk melakukan penyesuaian yang cepat, tepat, dan cermat. 

Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan strategis. Saya berharap seluruh perangkat daerah benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memahami secara detail perubahan IKK yang berlaku. 

Jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan mengklarifikasi setiap hal yang belum jelas kepada para pemateri, lebih baik kita tuntas memahami sejak awal, daripada mengalami kendala pada saat proses penginputan data dan verifikasi. 

Saya juga mengingatkan bahwa kualitas LPPD sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan oleh perangkat daerah. Data harus konsisten, terukur, berbasis dokumen pendukung, dan selaras dengan definisi operasional indikator yang telah ditetapkan. 

Kesalahan dalam memahami indikator dapat berdampak langsung pada penilaian kinerja daerah secara keseluruhan.

Kita semua tentu menginginkan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat tergambar secara utuh, objektif, dan membanggakan. Untuk itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada lagi data yang terlambat, tidak sinkron, atau tidak sesuai dengan IKK yang telah ditetapkan.

Saya berharap melalui sosialisasi ini akan terbangun pemahaman yang sama, sinergi yang kuat, dan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyusun LPPD tahun berjalan dengan lebih baik, lebih akurat, dan tepat waktu.