Kunjungan Wakil Gubernur Sulbar
13
May 2025
Kunjungan Wakil Gubernur Sulbar
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn), Salim S Mengga, melaksanakan kunjungan kerja ke kabupaten Pasangkayu. Dusun Lembah Harapan, Desa Jenging, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.
Kunker ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan, antara Masyarakat kecamatan Tikke raya dan pihak perusahaan PT. Letawa.
Kegiatan ini dihadiri oleh, H. Yaumil Ambo Djiwa, SH.(Bupati Pasangkayu) Letkol Czi Dony Siswanto, (Dandim 1427/Pasangkayu) Kompol Syaiful Isnaini, S.E., S.I.K (Wakapolres, mewakili Kapolres Pasangkayu) Drs.H.M.Natsir.M.M. (Kepala Inspektorat Prov. Sulbar) Syafarudin, SH, (PLT Karo Hukum PROV Sulbar) Bagus Budi Anggara, S.si (Kepala Kantor Atr/BPN) Ersad, (Mewakili Ketua DPRD Pasangkayu), Mulyadi Halim, (Asisten l, Pasangkayu), Imran Makmur, (Asisten II, Pasangkayu). Jajaran OPD lingkup pemerintah kabupaten pasangkayu, Musliadi S.E (Camat Tikke Raya) Arif Kamarudin (Pol HUT Lariang) Abdul Rahim, (Kepala Desa Jengeng Raya).Yani Pepi, (Toko Masyarakat Lariang),
Masyarakat Kec. Tikke Raya.
Melalui sambutannya Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, mengapresiasi kedatangan Wagub Sulbar, Salim S Mengga, untuk menindaklanjuti permasalahan HGU antara masyarakat dengan pihak Perusahaan PT. Letawa.
"Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Wagub Sulbar perlu menghadirkan Pimpinan PT. Astra Group, untuk rapat bersama Pemkab dan tokoh masyarakat.
"Menurutnya, Wagub Sulbar, selaku perwakilan pemerintah pusat, agar dapat menghadirkan pimpinan perusahaan tersebut.
"Sekali lagi, Saya meminta kepada Wakil Gubernur Sulbar, untuk mengundang bagian kehutanan, Komisaris Perusahaan Astra, BPN Sulbar dan bagian hukum Untuk hadir dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, menyampaikan bahwa "Saya perintahkan kepada perkebunan, kehutanan, BPN, bagian hukum, supaya bersama-sama mengkaji masalah yang ada di pasangkayu ini, karena bukan hanya perkebunan ini yang bermasalah, hampir seluruhnya saya minta dikaji dengan baik dan cari solusi terbaiknya, kemudian kita bertindak.
Ketika semua bisa diaktifkan, perusahaan bisa mengelola usahanya dengan aman, rakyat juga bisa hidup dengan tentram mencari sesuap nasi untuk keluarganya. jadi nanti setelah tim ini bekerja Saya mau tanya berapa bulan bisa selesai.
Kalau bisa secepatnya, setelah itu dilaporkan kalau perlu kita harus ke Jakarta, saya akan ke Jakarta. Siapapun di Jakarta saya akan datang untuk menghadapinya.
Karena ini harus selesai, tidak boleh kita biarkan persoalan ini berlarut-larut, karena pernah saya dengar akibat persoalan sengketa, jiwa yang jadi korban dan itu tidak boleh. sengketa harus diselesaikan, itulah tugas pemerintah dan harus bisa menyelesaikan permasalahan.
Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan kepada pemerintah terdekat, ada Pak Bupati, kalau ada yang mengancam laporkan ke Kapolres.
"Daerah dan negeri ini negara hukum, tidak ada seorangpun yang boleh semena-mena menzalimi orang, karena itu saya minta sekali lagi seluruh masyarakat tetap tenang, tunggu penyelesaian dari petugas, insya Allah secepatnya kita akan selesaikan, kalau perlu saya yang harus ke Jakarta.
"Kita juga tidak boleh membenci pengusaha-pengusaha perkebunan, selama dia bekerja dengan benar dan baik, Karena bagaimanapun sebuah daerah bisa maju kalau ada investasi yang masuk dan ada dana yang bergulir.
Coba lihat di Jawa Barat PADnya saja 25 triliun, kita di Sulbar hanya 400 miliar.
"Kenapa demikian, karena mereka menarik banyak orang yang masuk bawa uang dan mempekerjakan penduduk, serta membangun pabrik. kita di sini susah karena banyak juga yang jadi provokator, dan tidak tahu tujuannya apa.
"Selama investor itu masuk ke sini sesuai dengan aturan Dan mentaati semua aturan-aturan yang sudah kita sampaikan, kita berikan mereka kesempatan untuk berinvestasi. kecuali kalau dia merusak kita akan evaluasi, kalau perlu kita cabut izinnya.
Yang terakhir saya tidak mau lagi mendengar ada pejabat dengan pengusaha tidak berpihak kepada masyarakat.
Dan harapan saya kepada semuanya, bersabar saja kita akan selesaikan secepatnya, dan saya minta kepada petugas, baik dari BPN, maupun bagian hukum supaya perkebunan yang ada di Sulbar khususnya di Pasangkayu dapat terselesaikan dengan baik, kalau memang ada indikasi merambah kawasan konservasi, diberitahu dan diingatkan supaya dia tau.
"Memang betul kata Pak Bupati pimpinan perusahaannya yang harus di panggil, kita pertemukan, supaya bisa kita selesaikan secepatnya, para petugas juga kalau ada masalah saya minta bijak di dalam mengendalikan keadaan, ketika ada konflik, aparat kita, harus menghadap ke rakyat bukan menghadap ke perusahaan.
