Kamis, 06 November 2025, Wakil Bupati Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus, hadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten pasangkayu dalam rangka penyerahan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2026. 

Kegiatan ini dihadiri oleh, wakil ketua DPRD pasangkayu, anggota DPRD pasangkayu, para unsur forum pimpinan daerah kabupaten Pasangkayu, sekretaris Daerah kabupaten pasangkayu, para Asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, serta kepala bagian lingkup pemerintah kabupaten pasangkayu.

Wakil Bupati Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus, menyampaikan penyusunan APBD tahun 2026 merupakan bagian penting dari upaya kita untuk melanjutkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan, sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Pasangkayu tahun 2026, yaitu "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan lnfrastruktur Berkelanjutan".

Tema ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten pasangkayu tahun 2025-2029.

Nota keuangan APBD tahun 2026 ini disusun berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

Secara umum, pendapatan daerah pada APBD tahun 2026 direncanakan sebesar, Rp. 669.176.634.174. (Enam ratus enam puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp. 678.620.819.304. (Enam ratus tujuh puluh Delapan Milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat rupiah. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 9.444.185.130 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah. Yang akan ditutup melalui perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Adapun belanja daerah diarahkan untuk mendukung 7 (Tujuh) program prioritas pembangunan daerah yaitu: 

1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia.